Industri Rumput Laut Penggerak Ekonomi Maluku

Diposting oleh : Administrator Kategori: Tangerang - Dibaca: 18306 kali Swaratangerang.com -- Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun mengajak pimpinan Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk menjadikan rumput laut sebagai modal utama menggerakan ekonomi masyarakat. "Pokoknya industri rumput laut harus tumbuh di Maluku karena waktu panennya hanya membutuhkan waktu 45 hari saja," kata Retraubun saat memberikan sambutan pada pembukaan Sidang ke-36 Badan Pekerja Harian (BPH) Sinode GPM di Ambon. Retraubun mengatakan, dijadikannya rumput laut sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Maluku karena selain waktu panen yang hanya 45 hari, juga tidak membutuhkan teknologi canggih dan investasi besar. "Hanya dengan botol bekas air mineral dan tali plastik saja masyarakat sudah bisa membudidayakan rumput laut," ujarnya. Dia menegaskan, jika mulai saat ini seluruh masyarakat Maluku menggeluti rumput laut, maka maka produksinya meningkat dan industri skala besar akan tumbuh di daerah provinsi ini. "GPM memiliki ribuan pendeta yang bertugas sebagai pelayan jemaat yang tersebar hingga ke pelosok terpencil. Seluruh kekuatan GPM mulai saat ini harus menjadi motor penggerak pengembangan dan budidaya rumput laut di Maluku," tandasnya. Dia menegaskan, program pengembangan budaya rumput laut telah dijadikan prioritas untuk mewujudkan seruan dan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional saat puncak pelayaran internasional Sail Banda 2010, di Ambon. "Namun jika budidaya yang mudah dan investasinya kecilnya ini saja tidak bisa dilakukan, maka jangan berharap Maluku akan menjadi lumbung ikan nasional," katanya. Menurutnya, jika seorang warga membudidayakan rumput laut dengan menggunakan tali plastik sepanjang 200 meter, maka dalam waktu 45 hari sudah bisa memanen 100 kilogram rumput laut kering, dan jika dijual di Pulau Jawa dengan harga berlaku saat ini yakni Rp10.000/kg, maka keuntungannya Rp1 juta. "Karena itu saya harapkan rumput laut bisa menjadi komoditi penting di Maluku. Makanya saya imbau seluruh Pendeta yang menjadi pelayan jemaat hingga di daerah terpencil mulai dari saat ini harus menggerakan ekonimi rakyat dengan budidaya," ujarnya. (AW)

Pabrik Pengolahan Rumput Laut Dibangun di Maluku Tenggara

LANGGUR, KOMPAS.com - Melanjutkan rencana pengembangan industri rumput laut di Tanah Air, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, meresmikan tahapan pembangunan gedung pabrik rumput laut di Ohoi Letvuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Keberadaan pabrik diharapkan bisa memacu dan meningkatkan taraf kesejahteraan pembudidaya rumput laut di kabupaten ini. Peresmian pembangunan pabrik, Senin (31/10/2011), dilakukan dengan peletakan batu pertama secara bergantian oleh Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun, dan Direktur Jenderal Pengembanganan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Dedy Mulyadi. Pabrik yang terletak di lahan seluas 5 hektar ini adalah pabrik yang mengolah rumput laut kering menjadi alkali treated cottoni (ATC) chips atau agar kertas. Dari tempat ini, agar kertas akan diekspor ke negara-negara yang memproduksi karagenan atau agar bubuk yang menjadi bahan penolong industri makanan, kosmetik, ataupun cat tembok. Alex mengatakan, keberadaan pabrik akan menjadi barometer maju tidaknya pembangunan di daerah. Hal ini tidak hanya berlaku di kabupaten itu, tetapi seluruh kabupaten di Indonesia, terutama Indonesia timur. "Tetapi pembangunan ini tetap saja butuh kerja sama dan didukung oleh rakyat," ujar Alex. Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun, menilai, keberadaan pabrik itu adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat membantu memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat. Rumput laut adalah sebagai komoditas unggulan di daerahnya. Produksi selama tiga tahun terakhir dari 360 ton per panen menjadi 1.200 ton per panen, menjadi semangat pemkab mengentaskan kemiskinan. "Kami harap, dukungan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja," ungkap Anderias. Ia berharap kontinyuitas dukungan pemerintah pusat, dapat mengurangi angka kemiskinan di daerahnya.